Semua Syarat Terpenuhi, PLN Bangun PLTN 2×250 MW di Kalimantan dan Sumatra

JAKARTA – PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan Indonesia memasuki era energi nuklir. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 terbaru yang dirilis Mei 2025, pemerintah telah menetapkan target pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), masing-masing berkapasitas 250 megawatt (MW).

Hal itu jadi pembahasan dalam kegiatan Capacity Building Awareness Nuklir yang digelar oleh Training Center ITPLN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) PT PLN (Persero).

“Memang akan ada pembangkit nuklir 2x250MW. Jadi, 250 MW pertama di tahun 2032 dan 250 MW kedua di tahun 2033. Ini target yang cukup ambisius dan itulah yang menjadi nasional position,” ujar Executive Vice President Management Asset Engineering dan System Management Terintegrasi Direktorat Teknologi, Engineering, dan Sustainability PLN, Didi Fauzi Dahlan di kampus ITPLN, Rabu, 17 Desember 2025.

Bahkan, katanya, PLN tengah menyiapkan organisasi khusus yang akan menangani infrastruktur PLTN seiring rencana pembangunan reaktor nuklir pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032. Saat ini, katanya, PLN saat ini telah mengajukan pembentukan struktur organisasi baru khusus nuklir.

“Untuk nuklir ini ada Vice President tersendiri, namanya VP Infrastruktur Nuklir. Organisasinya baru diajukan, jadi nanti sudah ada unit khusus yang menangani nuklir di PLN,” kata Didi.

Didi memaparkan, secara historis Indonesia sebenarnya telah cukup lama menyiapkan infrastruktur nuklir. Pada 2009–2010, Indonesia telah menjalani Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Saat itu, 16 dari 19 persyaratan pendirian PLTN telah terpenuhi.

“Tiga yang belum terpenuhi salah satunya adalah national position, karena waktu itu kita belum menentukan berapa MW nuklir yang akan dibangun,” jelasnya.

Namun, dengan ditetapkannya target nuklir dalam RUPTL 2025-2034, kekurangan tersebut dinilai telah tertutupi. Berdasarkan self assessment Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau BATAN pada 2021, seluruh 19 persyaratan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama kini telah terpenuhi.

“National position kita sudah jelas bahwa kita akan melakukan 2×250 mw di Kalimantan dan di Sumatra. Itu yang menjadikan PLN sudah siap untuk pembangunan nuklir,” tegas Didi.

Lebih jauh, Didi menuturkan bahwa pengembangan nuklir nasional tidak hanya bergantung pada teknologi small modular reactor (SMR). Mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Indonesia menargetkan 7 gigawatt (GW) pembangkit nuklir hingga 2040.

“Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2040, dalam 15 tahun kita akan bangun 7 GW nuklir,” ucapnya.

Target tersebut meningkat signifikan dalam jangka panjang. Untuk mendukung komitmen net zero emission pada 2060, Indonesia diproyeksikan membangun hingga 35 GW pembangkit nuklir.

“Kalau dihitung, dari 2025 ke 2060 itu 35 tahun. Artinya, secara rata-rata setiap tahun kita harus membangun 1 GW nuklir. Maka pembangunannya memang harus dimulai di tahun-tahun ini,” kata Didi.

Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut membuat Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan isu geopolitik atau asal teknologi nuklir.

“Kue kita sangat besar. Ada sekitar lima sampai tujuh negara besar yang punya teknologi nuklir, dibagi pun masih cukup, karena sampai 2060 kita butuh 35 GW,” imbuhnya.

Rektor ITPLN, Prof. Iwa Garniwa menegaskan komitmen ITPLN untuk menjadi perguruan tinggi yang berperan aktif dalam transisi energi nasional, termasuk pengembangan edukasi dan literasi energi nuklir. Dia menyebut nuklir sebagai bagian penting dari masa depan energi listrik Indonesia.

“ITPLN sebagai perguruan tinggi transisi energi tentu harus siap. Salah satunya dengan memetakan dan memperkuat edukasi tentang nuklir,” kata Prof. Iwa.

Menurut Iwa, diskursus publik soal energi nuklir masih kerap diwarnai perdebatan emosional. Padahal, sebagai akademisi, perguruan tinggi harus melihat isu ini secara ilmiah dan objektif.

“Tapi kita harus melihatnya dari sudut pandang akademisi. Future energy is electricity, dan salah satunya adalah nuklir,” ujarnya.

Ia menilai momentum pengembangan energi nuklir nasional saat ini tidak boleh terbuang percuma. Iwa mengingatkan bahwa dinamika politik kerap membuat agenda strategis nasional terhenti atau tenggelam.

“Saya khawatir momentum ini hilang lagi dua atau tiga tahun ke depan ketika isu politik mulai berkembang, pergantian presiden muncul, lalu isu ini tenggelam,” ucapnya.

Karena itu, Iwa mendorong pembentukan konsorsium lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem nuklir nasional, termasuk melibatkan ITPLN dan kalangan industri.

Dalam kesempatan tersebut, Iwa juga mengungkapkan kebanggaannya karena ITPLN ditunjuk untuk berperan dalam pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran publik terkait energi nuklir.

“Momentum ini luar biasa dan membanggakan. ITPLN dipercaya untuk membangun capacity building dan awareness nuklir. Insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ia memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) nuklir nasional mencapai sedikitnya 1.200 tenaga ahli, dan tidak hanya hingga 2032, melainkan untuk 20 hingga 30 tahun ke depan.

“Mahasiswa-mahasiswa inilah yang nantinya akan mengisi dan menjadi ahli nuklir masa depan Indonesia,” kata Iwa.

Meski demikian, Prof. Iwa menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir harus berlandaskan etika, keselamatan, dan kemanusiaan.

“Daya besar lahir dari keputusan yang bijaksana. Sains harus berpihak pada keselamatan dan kemanusiaan. Jika SDM ditempatkan dengan etika ilmu dan tanggung jawab bersama, energi nuklir akan menjadi pijakan Indonesia menuju keberlanjutan,” pungkasnya.***