Rektor ITPLN Sebut Nuklir Masa Depan Energi RI: Tantangan Terbesar Ada di SDM

JAKARTA — Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, menilai energi nuklir menjadi salah satu opsi paling realistis untuk menjawab kebutuhan energi masa depan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Capacity Building Awareness Nuklir yang digelar oleh Training Center ITPLN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) PT PLN (Persero).

Prof. Iwa menegaskan, posisinya sebagai akademisi membuat ia melihat energi nuklir secara objektif, bukan dari sudut pandang pro maupun kontra. Menurutnya, diskursus mengenai energi masa depan harus bertumpu pada kajian ilmiah dan kebutuhan nasional jangka panjang.

“Saya bukan anti, juga bukan pro. Saya bicara sebagai akademisi. Ke depan, energi apa yang mau kita kembangkan dan kita bantu. Menurut hemat saya, salah satu jawabannya adalah nuklir,” ujar Prof. Iwa.

Ia mengakui, selama ini wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia kerap berhenti di level imajinasi. Namun, munculnya nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah.

“Alhamdulillah, di RUPTL 2025–2034 nuklir sudah mulai muncul. Artinya ada semangat pemerintah menuju 2032 untuk membangun PLTN, sekitar tujuh tahun lagi,” katanya.

Prof. Iwa juga menyinggung persepsi publik yang menyebut nuklir sebagai energi baru, padahal secara global teknologi tersebut sudah lama dikembangkan dan digunakan di berbagai negara.

“Disebut energi baru, padahal di negara lain sudah banyak dibangun. Karena kita baru memulai, maka tantangannya juga pasti baru,” ucapnya.

Salah satu tantangan terbesar yang menjadi sorotan ITPLN, kata Prof. Iwa, adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan kajian akademik, satu pembangkit nuklir membutuhkan sekitar 1.200 tenaga ahli dengan kompetensi tinggi.

Selain itu, pembangunan PLTN bukan proyek jangka pendek. Ia mengungkapkan, pengalaman Rusia menunjukkan proses pembangunan nuklir, sejak penyusunan roadmap hingga operasional, bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan, studi kelayakan (feasibility study) saja dapat berlangsung minimal dua tahun.

“Studi ini harus menjamin, minimal 100 tahun ke depan tidak terjadi bencana di wilayah tersebut. Jadi kalau kita bicara target 2032, pertanyaannya siapa yang akan mengisi instalasi nuklir itu,” tegasnya.

Sebagai perguruan tinggi yang memposisikan diri dalam transisi energi, tegasnya, ITPLN menyatakan kesiapan untuk mengambil peran strategis, terutama dalam menyiapkan SDM dan peta edukasi nuklir di Indonesia.

“ITPLN harus siap dan mampu mengajak berbagai pihak. Edukasi tentang nuklir itu harus kita petakan dari sekarang,” pungkas Prof. Iwa.

General Manager PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Mochamad Soleh menegaskan keseriusannya menyiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari bauran energi nasional pada 2032. Salah satu langkah kunci yang dilakukan adalah memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) melalui program capacity building dan peningkatan awareness teknologi nuklir.

“PLN sangat serius menyambut mandat bahwa kelistrikan Indonesia pada 2032 akan diisi oleh listrik dari PLTN. Karena itu, kami ditugaskan untuk membangun capacity building dan awareness agar kesiapan teknologi, lokasi, hingga pengoperasian PLTN dapat dikuasai dengan baik,” kata Soleh.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini bukan forum satu kali, melainkan rangkaian berkelanjutan untuk menjaga momentum kesiapan PLTN nasional. PLN, kata dia, ingin memastikan proses peningkatan kompetensi tidak terhenti oleh dinamika kebijakan maupun perubahan arah politik.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi, seminar, penelitian, dan pelatihan. Targetnya jelas, sampai nanti teknologi dan pemenang proyek sudah ditetapkan, kita sudah siap secara teknis,” ujarnya.

Soleh mengungkapkan, pembangunan satu PLTN saja membutuhkan sedikitnya 1.200 tenaga ahli dengan kompetensi spesifik. Sementara dalam dokumen perencanaan awal, terdapat dua lokasi potensial, yakni di Kalimantan dan kawasan Bangka, dengan kebutuhan total SDM berkompetensi tinggi mencapai sekitar 3.000 orang.

Ia menambahkan, awalnya pengembangan PLTN dirancang menggunakan Small Modular Reactor (SMR). Namun, adanya peluang masuknya program nuklir skala besar ke dalam program nasional membuka opsi baru pengembangan teknologi yang lebih besar.

“Ini menjadi tantangan baru yang harus segera kita siapkan. Artinya, kebutuhan peningkatan kapabilitas teknis juga akan semakin besar,” katanya.***