Quo Vadis Transisi Energi, Wakil Rektor ITPLN: Mampukah Indonesia Menavigasinya?

JAKARTA – Transisi energi global kini bergerak melampaui isu lingkungan semata. Ia telah menjadi transformasi struktural yang menyentuh aspek ekonomi, teknologi, hingga geopolitik dunia.

Pertanyaannya bukan lagi apakah transisi energi akan terjadi, melainkan ke mana arahnya dan seberapa cepat negara-negara, termasuk Indonesia, mampu menavigasinya.

Hal ini menjadi sorotan Wakil Rektor I Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Syamsir Abduh yang menegaskan bahwa transisi energi masa depan bersifat tak terelakkan.

“Dunia sedang memasuki fase baru, di mana energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga kedaulatan teknologi dan daya saing ekonomi,” ujar Prof. Syamsir saat berbincang, Selasa, 23 Desember 2025.

Menurut Syamsir, arah transisi energi global akan semakin terdesentralisasi dan terdigitalisasi. Pasalnya, kata Prof. Syamsir, peran konsumen telah berubah menjadi prosumen yang juga didukung oleh teknologi seperti microgrid dan sistem energi cerdas.

“Digitalisasi membuat sistem energi lebih adaptif dan efisien, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, inovasi menjadi tulang punggung transisi energi. Pengembangan penyimpanan energi, hidrogen hijau, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) disebut akan menentukan keberhasilan peralihan dari energi fosil.

“Negara yang menguasai teknologi akan memimpin peta energi dunia,” kata Syamsir.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam transisi energi. Menurutnya, transisi tidak boleh meninggalkan kelompok rentan.

“Just transition harus menjadi pilar, agar perubahan sistem energi tetap inklusif dan memberi manfaat sosial yang merata,” kata Syamsir.

Dalam konteks Indonesia, Syamsir menyebut pendekatan transisi energi bersifat pragmatis dan bertahap. Kondisi geografis, struktur ekonomi, dan ketergantungan pada energi fosil menuntut strategi yang realistis.

“Indonesia tidak bisa melompat, tetapi harus bergerak konsisten,” tegasnya.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara juga dinilai krusial. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu berada dalam satu orkestrasi kebijakan.

“Transisi energi bukan proyek satu aktor, melainkan kerja kolektif,” kata Syamsir.

Pada akhirnya, quo vadis transisi energi, menurut Syamsir, bukan sekadar mengganti sumber energi.

“Ini adalah soal mendesain ulang sistem energi agar bersih, andal, terjangkau, dan adil. Kecepatan dan arahnya ditentukan oleh kepemimpinan kebijakan, kesiapan teknologi, dan keberanian investasi hari ini,” pungkasnya.***