Di Forum Japan–US, Rektor ITPLN Dorong Perbanyak Ahli Nuklir Indonesia

JAKARTA – Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat menggelar Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Program ini menjadi penanda seriusnya dorongan kerja sama internasional dalam menyiapkan Indonesia memasuki era energi nuklir.

Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, mengingatkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan pada teknologi, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data yang dimilikinya, Indonesia saat ini baru memiliki segelintir tenaga ahli berkompetensi spesifik nuklir.

“Untuk satu unit PLTN saja dibutuhkan sedikitnya 1.200 SDM dengan kompetensi khusus. Jika Indonesia membangun tiga hingga empat unit PLTN pada 2045, kebutuhan bisa melonjak sampai ribuan ahli nuklir dalam beberapa bidang keilmuan terkait,” ujar Iwa dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menilai, tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas, target pengoperasian PLTN berisiko tidak realistis. Apalagi, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bukan proyek jangka pendek.

Belajar dari pengalaman internasional, Iwa menyebut proses pembangunan PLTN—mulai dari penyusunan roadmap, studi kelayakan, hingga operasi—dapat memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan, studi kelayakan saja membutuhkan waktu minimal dua tahun.

“Studi ini harus menjamin, setidaknya 100 tahun ke depan tidak terjadi bencana di wilayah tersebut. Jadi kalau kita bicara target 2032, pertanyaannya sederhana: siapa yang akan mengisi instalasi nuklir itu?” katanya.

Untuk menutup kesenjangan SDM, ITPLN merancang kurikulum berjenjang. Pada tingkat sarjana (S1), mahasiswa dibekali dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika. Program magister (S2) diarahkan pada analisis keselamatan dan simulasi reaktor, sementara doktoral (S3) fokus pada riset lanjutan seperti small modular reactor (SMR) dan kebijakan energi.

Selain jalur akademik, ITPLN membuka pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Operator PLTN, misalnya, diwajibkan mengikuti pelatihan selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi. Insinyur keselamatan akan dibekali keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor, sedangkan calon regulator difokuskan pada audit dan kepatuhan.

Tak hanya itu, sektor radioaktive engineering and management pun perlu diisi SDM mumpuni. Terlebih, isu nuklir selalu menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dunia internasional.

Prof. Iwa mengakui tantangan nuklir tidak berhenti pada aspek teknis. Indonesia membutuhkan ahli nuklir yang banyak. Di sisi lain, program pendidikan terkait nuklir juga belum terintegrasi.

“Dan isu penerimaan publik terhadap PLTN juga harus dijawab,” tegasnya.

Program pelatihan ini dibuka dengan pertemuan kehormatan bersama Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, dilanjutkan seremoni pembukaan yang menghadirkan perwakilan pemerintah Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prof. Iwa didampingi Ketua Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development (GINEST) ITPLN Agus Puji Prasetyono, Sekretaris Jenderal GINEST Nadia Paramita, serta Pembina GINEST ITPLN, Prof. Syamsir Abduh dan Tim Ahli GINEST, Tarwaji Warso.

Hadir juga Presiden AOTS Yasuhiko Yoshida serta Presiden JAIF & JICC Hideki Masui, disusul perwakilan KBRI Tokyo. Acara ini melibatkan pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Kedutaan Besar AS di Tokyo, serta Departemen Luar Negeri AS (US-DOS).

Deputi Direktur METI Eimitsu Abe memaparkan arah kerja sama nuklir Jepang, sementara penasihat program US-DOS Jonathan J. Henkin menjelaskan peluang kolaborasi SMR Jepang–AS melalui program FIRST.

Diskusi utama menyoroti status dan tantangan pengembangan energi nuklir Indonesia dalam kerangka Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060. Anggota Dewan Akademik Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetiyono, menekankan pentingnya kesiapan kebijakan, regulasi, serta penguatan SDM sebagai prasyarat pemanfaatan SMR.

Sejumlah perwakilan pemerintah, BUMN ketenagalistrikan, dan akademisi Indonesia menilai SMR berpotensi menjadi sumber energi rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan catatan penerapan standar keselamatan dan tata kelola yang ketat.

Sebagai perguruan tinggi yang fokus pada transisi energi, ITPLN menyatakan kesiapan mengambil peran strategis dalam penyusunan peta edukasi nuklir nasional. Bahkan, ITPLN akan berkolaborasi dengan Japan Atomic Energy Commission (JAEC) serta Tokyo University dalam menyiapkan SDM nuklir di Indonesia.***