Rektor ITPLN Desak Pemprov DKI Jadikan PLTS Atap Sebagai Program Strategis

JAKARTA — Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof. Iwa Garniwa mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebagai program strategis daerah. Dorongan ini disampaikan menyusul tingginya ketergantungan Jakarta terhadap pasokan listrik dari luar wilayah, di tengah keterbatasan lahan dan tekanan lingkungan yang kian meningkat.

Menurut Iwa, sebagai pusat beban listrik terbesar di Indonesia, Jakarta membutuhkan strategi transisi energi yang realistis dan adaptif dengan karakter wilayah perkotaan yang padat. PLTS atap dinilai sebagai opsi paling rasional untuk memperkuat ketahanan energi tanpa membuka lahan baru.

“Pengembangan PLTS atap merupakan solusi paling realistis bagi Jakarta saat ini. Potensi energi baru terbarukan Jakarta memang terbatas secara geografis, tetapi nilai strategisnya tinggi. PLTS atap bisa mendorong kemandirian energi di wilayah urban padat,” ujar Iwa saat menjadi narasumber di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Ia menjelaskan, pemanfaatan atap gedung perkantoran, fasilitas publik, dan kawasan permukiman memungkinkan Jakarta mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik eksternal, sekaligus menekan emisi karbon perkotaan. Selain itu, ITPLN menekankan pentingnya peningkatan efisiensi energi di seluruh sektor sebagai pelengkap strategi energi baru terbarukan (EBT).

Di sisi kebijakan, Iwa menilai peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan transisi energi berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga fasilitator kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintah daerah harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi, program transisi energi sulit berkelanjutan,” kata dia.

Guru Besar Universitas Indonesia itu juga menggarisbawahi sejumlah tantangan implementasi program energi di Jakarta, mulai dari regulasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, hingga kapasitas sumber daya manusia. Harmonisasi kebijakan, inovasi pembiayaan, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang energi terbarukan dinilai menjadi prasyarat keberhasilan transisi energi.

Dari data yang dimilikinya, konsumsi listrik Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menempatkan keandalan sistem kelistrikan sebagai prioritas utama, mengingat dampak besar gangguan pasokan terhadap produktivitas dan stabilitas kota.

“Transisi energi di Jakarta bukan pilihan, tetapi keharusan. Tantangannya kompleks, namun dengan strategi tepat dan kolaborasi kuat, Jakarta bisa menjadi contoh kota besar yang berhasil melakukan transformasi energi,” kata Iwa.

Optimalkan Energi Bersih

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan terus mendorong transisi energi melalui perluasan pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya PLTS atap di gedung-gedung pemerintah dan sekolah. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Energi Disnakertransgi DKI Jakarta Ayiful Ramadhan Asit mengatakan, tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan listrik yang andal, efisien, dan ramah lingkungan.

“Selain menjamin pasokan listrik, kami juga mendorong pemanfaatan energi bersih untuk menekan emisi karbon,” kata Ayiful.

Menurut dia, penggunaan energi bersih di gedung pemerintah diharapkan dapat mengurangi jejak karbon sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keberlanjutan. Mengingat perekonomian Jakarta ditopang sektor-sektor yang sangat bergantung pada listrik, maka pengelolaan ketenagalistrikan yang efisien menjadi kebutuhan mendesak.

Sejak 2023, Disnakertransgi telah memasang PLTS atap di 20 lokasi sekolah dan kantor pemerintahan dengan total kapasitas 0,59 megawatt peak (MWp). Program tersebut berlanjut pada 2025 dengan target pembangunan PLTS atap di 22 lokasi berkapasitas total 500,5 MWp.

“Ini bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan energi bersih secara berkelanjutan,” ucap Ayiful.

Di sisi lain, kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan potensi teknis PLTS di Jakarta masih sangat besar, terutama pada bangunan publik, komersial, dan permukiman. Namun, kontribusi PLTS terhadap bauran energi Jakarta diproyeksikan tetap rendah hingga 2050 tanpa kebijakan yang lebih progresif.

Berdasarkan riset IESR, potensi energi surya Jakarta mencapai sekitar 22 MW, sementara kapasitas terpasang baru sekitar 0,5 MW atau sekitar 2 persen dari potensi tersebut. Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Abraham Octama Halim mengatakan rendahnya pemanfaatan PLTS atap erat kaitannya dengan keterbatasan regulasi dan insentif.

“Dalam RUED DKI Jakarta 2023–2050, porsi PLTS tersebar hanya sekitar 3,74 persen pada 2050. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi atap bangunan Jakarta yang sangat besar,” kata Abraham.

IESR mencatat, sejumlah gedung di Jakarta memiliki potensi PLTS atap di atas 1 MWp, seperti Mall Kelapa Gading, Universitas Negeri Jakarta, dan Grand Indonesia. Rumah sakit besar seperti RSCM dan RSUP Fatmawati juga memiliki potensi serupa.

“Jakarta itu kaya atap, bukan kaya lahan. Maka perencanaan PLTS seharusnya jauh lebih ambisius,” tutur Abraham.

IESR juga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera memperbarui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta merumuskan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), subsidi biaya awal pemasangan, dan kemudahan perizinan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan.

Dengan potensi teknis yang besar dan kebutuhan transisi energi yang mendesak, Jakarta dinilai memiliki peluang menjadi contoh kota metropolitan berbasis energi bersih—asal berani menggeser kebijakan dari sekadar target menuju aksi nyata.***